Lintasindonesia.id, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus melakukan berbagai program dan kegiatan dalam upaya percepatan penanganan stunting. Dalam langkah terintegrasi melibatkan sejumlah instansi terkait, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Kotamobagu mengoptimalkan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Pada Senin, 13 November 2023, Dinas PPKB Kotamobagu menyelenggarakan rapat koordinasi dan orientasi untuk membahas pembentukan Kampung KB tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan 27 Lurah dan Kepala Desa di wilayah Kota Kotamobagu.
Kepala Dinas PPKB Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penguatan penyelenggaraan Kampung KB tahun 2023.
“Dalam Inpres ini, menginstruksikan kepada Kabupaten dan Kota untuk segera membentuk Kampung KB secara menyeluruh di wilayah desa dan kelurahan,” ungkap Cindra Buhang, Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Pergerakan.
Sebelumnya, Kota Kotamobagu telah berhasil membentuk Kampung KB di enam desa/kelurahan. Dengan kembali membentuk 27 desa dan kelurahan menjadi Kampung KB, diharapkan dapat memudahkan lintas sektor dalam melakukan intervensi kebijakan terhadap masyarakat atau keluarga yang berisiko stunting.
Rakor tersebut tidak hanya melibatkan lurah dan kepala desa, tetapi juga menghadirkan unsur dinas terkait, seperti Bappelitbangda, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Kesehatan. Dalam pertemuan ini, perwakilan OPD menyampaikan program dan kegiatan terkait upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka kasus stunting di Kota Kotamobagu.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Kotamobagu terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, menjadikan penanganan stunting sebagai agenda utama dalam pembangunan daerah.
