PANITIA Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (PLLAJ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Rabu, 27 Januari 2021 melakukan konsultasi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dishub Provinsi Sulut nampak menerima kunjungan Pansus Ranperda PLLAJ.
Diketahui, kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Ranperda PLLAJ, Fredrik Tangkau yang didampingi Sekretaris, Ridwan Marlian dan diterima oleh Sekretaris Dishub Provinsi Sulut, Welly Polii, bersama Kepala Bidang Sungai, Stenly Patimbano, serta Kasie Perhubungan Darat dan Kasie Pengawasan.
Pansus Ranperda PLLAJ serius menerima masukan dari Dishub Provinsi Sulut.
Ketua Pansus, Frederik Tangkau mengatakan kalau materi yang dibahas diantaranya kewenangan mengeluarkan analisi dampak lalu lintas (Amdal Lalin) yang merupakan wewenang dari Dishub Provinsi. “Kami juga membahas regulasi angkutan kendaraan online atau taksi online, penyediaan terminal bongkar barang oleh Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” terangnya.
Dishub Provinsi Sulut dan Pansus Ranperda PLLAJ bahas tentang persoalan lalu lintas di Kota Manado.
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan bahwa banyak persoalan yang dibahas dan mengucapkan terimakasih kepada Dishub Provinsi Sulut. “Kami juga membicarakan soal bantuan alat uji kelayakan bermotor dan bantuan bus angkutan massal dari Kementerian Perhubungan RI, yang akan dikawal langsung Dinas Perhubungan Provinsi Sulut,” terang Frederik usai konsultasi tersebut.
Personil Pansus Ranperda PLLAJ berharap dapat menerapkan hasil konsultasi dengan Dishub Provinsi.
Sementara Sekretaris Pansus, Ridwan Marlian mengaku, telah menanyakan terkait wacana pembebasan trayek kendaraan angkutan darat yang ada di Kota Manado. “Jadi, mikrolet akan dijadikan ikon transportasi di Kota Manado. Sehingga sudah tidak akan ada lagi menggunakan trayek. Mikrolet sudah bisa melayani tujuan dalam kota kemana saja,” pungkas politisi Partai Golkar ini.(lipsus/*)
