PANDEMI Covid-19 selama 15 bulan, membuat perekonomian Bali terpuruk jatuh hingga minus 9,85%. Padahal sebelum pandemi, ekonomi Bali sehat, tumbuh 5,94%, dan penyumbang 40% devisa pariwisata nasional.
Pemda, dan Masyarakat Bali, tidak tinggal diam. Dipimpin Gubenur Bali, I Wayan Koster, pulau dewata memerangi pandemi dengan tersistem, pengadaan fasilitas rumah sakit, disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes), dan pelaksanaan vaksinasi secara efektif.
“Pandemi Covid-19 membuat Bali tidak berdaya. Kehidupan ekonomi turun drastis. Kami berusaha mengatasi sebisa mungkin. Semua usaha kami lakukan, dan semua unsur baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat berkerjasama agar Bali kembali dikunjungi orang,” kata I Wayan Koster.
Sementara Putu Astawa, Kadis Pariwisata Bali, menjamin bahwa semua fasilitas pariwisata di Bali dari mulai hotel, restoran, tempat wisata dan transportasi beroperasi dengan prokes Covid-19. Semua fasilitas itu punya sertifikat CHSE (Cleanliness-Kebersihan, Health-Kesehatan, Safety -Keamanan, dan Environment Sustainability -Ramah Lingkungan)
Atas dasar itulah, Putu Astawa, yang juga mewakili masyarakat Bali merasa sedih, Munas Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia ke VIII batal berlangsung di Kawasan Nusa Dua 2-4 Juni 2021, dengan alasan Covid-19. “Di saat pandemi ini, saya menjamin Bali paling siap menggelar acara bersifat nasional, dengan jumlah tamu ribuan, seperti Munas Kadin,” kata Putu Astawa.
Perhelatan Munas Kadin VIII, yang rencananya akan dihadiri 4.000 orang, memang sebuah harapan cerah bagi masyarakat Bali. Diharapkan menjadi percontohan bahwa Bali kembali bisa menggelar acara berskala nasional, sekaligus juga bisa dikunjungi wisatawan.
“Kami berharap Munas Kadin tetap di Bali. Kami akan menjaga dan melaksanakannya dengan baik. Sebab sukses munas, adalah pintu untuk bangkitnya kembali perekonomian masyarakat Bali,” ujar Putu Astawa.
Dibatalkannya Munas Kadin VIII di Bali dengan alasan Covid-19 memang jadi tanda tanya. Sebab Bali saat ini justru rendah penyebaran Covid-19. Sementara pemerintah juga sedang fokus membantu Bali dengan program Work From Bali (WFB), yaitu program tujuh kementerian yang karyawannya pindah dan berkerja dari Bali. Jadi artinya Bali terbuka untuk didatangi, asal mematuhi prokes.(***)
