Lintasindonesia.id, BOLTIM – Komitmen layanan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan prestasi dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemda Boltim.
Prestasi tersebut dinilai memiliki komitmen yang tinggi kepada masyarakat terhadap layanan kesehatan lewat program JKN.
Boltim salah satu daerah terpilih mendapatkan penghargaan yang berkontribusi dalam program JKN tersebut.
UHC atau cakupan Kesehatan Semesta sendiri merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yakni untuk mewujudkan target 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui alokasi anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Adapun kriteria penghargaan yaitu Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan pemerintah daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.
Penghargaan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2023, diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tirto Karnavian kepada Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.sos, M.Si yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Sonny Warokka, Ph.D., Selasa 14 Maret 2023, yang bertempat di Balai Sudirman, Tabet, Jakarta Selatan.
Sekda Boltim Sonny Warokka dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa atas penghargaan tersebut Pemda Boltim akan menjadikan hal itu sebagai dorongan atau motivasi.
“Penghargaan ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kami seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan,” ujar Sekda
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti menyampaikan, tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial pada saat mengakses layanan kesehatan.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 maret 2023, sebanyak 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan Kesehatan melalui skema program JKN,” ujar Prof. dr. Ali Ghufron Mukti.
Penyerahan penghargaan turut dihadiri Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, serta sejumlah Kepala Daerah.
Reporter : Siti Nurhadisa Limbanon
Editor : Febri Limbanon
