PENYELIDIKAN dugaan kasus ujian jarak jauh fiktif di Universitas Negeri Manado (UNIMA) terus digali tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Papua dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Yapen. Setelah Selasa, 12 Januari 2021 lalu mantan Pembantu Rektor (PR) I dan III diperiksa, informasi terbaru ternyata para mantan pejabat tinggi UNIMA sudah mulai buka suara adanya kejanggalan pelaksanaan ujian jarak jauh tersebut.
Bahkan disinyalir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yapen, Provinsi Papua telah menghabiskan miliyaran rupiah untuk membiayai ujian jarak jauh tersebut. Tragisnya lagi, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti ujian jarak jauh yang diduga fiktif itu, menggunakan ABPD Pemkab Yapen. Hal inilah membuat tim penyidik Kejati Papua dan Kejari Yapen turun Manado guna menyeret para mantan pejabat tinggi UNIMA untuk dimintai keterangan.
Keseriusan tim penyidik dibuktikan beberapa hari lalu langsung memanggil mantan Rektor UNIMA, Prof Philotheus Tuerah. “Saya ditanyakan soal kelas jauh UNIMA yang menggelar ujian dua kali kepada mahasiswa kelas jauh di Kabupaten Yapen. Keterangan saya kepada tim penyidik menjelaskan bahwa benar ada ujian kelas jauh,” ujar Tuerah kepada wartawan melalui telepon selulernya.
Mantan Rektor UNIMA ini menjelaskan, ujian kelas jauh Unima sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2015 namun pada tahun 2019 kegiatan serupa dilakukan lagi. “Tahun 2015 itu memang ada ujian kelas jauh yang menggunakan dana APBD Kabupaten Yapen. Angkanya saya tidak tau persis karena masih dalam pemeriksaan, tapi sudah pasti nilainya miliaran,” kata Tuerah.
Tuerah juga mengaku kalau ujian dan wisudah kelas jauh tersebut sudah pernah diingatkan untuk tidak digelar lagi, apalagi menggunakan dana APBD Kabupaten Yapen. “Sesuai aturan progran kelas jauh tersebut tidak bermasalah, tapi pelaksanaan ujian dan wisudah itu. Apalagi menggunakan APBD Kabupaten Yapen yang ujian kelas jauh tersebut sudah pernah dilaksanakan sebelumnya,” terangnya.(**)
