INTERNASIONAL – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terus melakukan reformasi besar-besaran terhadap birokrasi pemerintah. Baru-baru ini, sebuah memo dikirim ke berbagai lembaga federal, menginstruksikan mereka untuk menyerahkan rencana pengurangan pegawai paling lambat 13 Maret 2025.
Seperti dikutip dari laman detik.com Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi yang didukung oleh Trump bersama miliarder Elon Musk. Langkah awal pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih banyak menyasar pegawai masa percobaan, tetapi gelombang berikutnya diperkirakan akan berdampak pada pegawai negeri sipil senior.
100.000 PEGAWAI FEDERAL DIBERHENTIKAN
Seorang sumber dari Departemen Dalam Negeri AS menyebutkan bahwa beberapa biro, seperti US Fish and Wildlife Service, diperkirakan akan mengalami pemangkasan tenaga kerja hingga 40%. Secara keseluruhan, sekitar 100.000 dari total 2,3 juta pegawai federal telah diberhentikan atau menerima pesangon.
Dalam rapat kabinet, Trump menyampaikan bahwa Lee Zeldin, Kepala Badan Perlindungan Lingkungan, berencana memangkas hingga 65% dari 15.000 pegawai di lembaganya.
ELON MUSK DIBERI PERAN BESAR DALAM KEBIJAKAN FISKAL
Trump memberikan Elon Musk panggung besar dalam pertemuan kabinet, memuji visi ekonominya dalam menekan anggaran negara.
Musk pun mengklaim dapat memangkas pengeluaran tahunan pemerintah dari $6,7 triliun menjadi $1 triliun dalam satu tahun.
Sebagai bentuk dukungan, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk meninjau serta mengakhiri kontrak yang dianggap tidak efisien.
“Apakah ada yang tidak senang dengan Elon?” tanya Trump di tengah rapat, yang disambut tawa dari para pejabat.
Selain itu, General Services Administration juga diperintahkan untuk segera menyusun strategi pelepasan aset-aset pemerintah yang tidak lagi diperlukan.
KEBINGUNGAN DAN ACAMAN MASAAL
Kebijakan reformasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai federal setelah mereka menerima email yang menginstruksikan pencatatan prestasi mingguan, dengan ancaman pemecatan jika tidak dipatuhi.
Beberapa lembaga meminta karyawannya untuk mengabaikan arahan tersebut, memicu perdebatan mengenai keabsahannya.
Elon Musk, dalam pertemuan kabinet, mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada “pegawai fiktif” dalam daftar gaji pemerintah, meskipun ia tidak memberikan bukti pendukung.
Trump pun mengisyaratkan bahwa sekitar 1 juta pegawai yang tidak merespons email tersebut berpotensi kehilangan pekerjaan mereka.
Dampak kebijakan ini juga mulai terasa pada berbagai sektor, termasuk pembekuan bantuan luar negeri, penghentian proyek infrastruktur, serta gangguan terhadap penelitian ilmiah.
Laporan dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) menyebutkan bahwa hampir 10.000 hibah dan kontrak telah dibatalkan akibat kebijakan efisiensi ini.
