Lintasindonesia.id, KOTAMOBAGU –Belakangan ini isu dugaan tenaga honorer daerah “siluman”, ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Deevy Rumondor, menanggapi hal tersebut.
Deevy mengungkapkan bahwa proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Kotamobagu sejauh ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Tidak ada yang ditutupi dalam proses administrasi,” ujar Deevy.
Dikatakan Deevy, masyarakat diberi ruang untuk mengajukan sanggahan jika ditemukan kejanggalan dalam proses seleksi.
“Setiap tahapan kami buka masa sanggah. Jika ada laporan yang valid, kami langsung melakukan anulir terhadap data yang bermasalah,” ucap Deevy.
Menurut Deevy, pihaknya sebagai panitia seleksi (Pansel) selalu melakukan verifikasi secara teliti terhadap seluruh berkas pelamar, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua rekrutmen.
“Setiap pendaftaran dilakukan melalui sistem. Jika ada data yang tidak sesuai atau terdapat indikasi permainan, sistem akan langsung menandai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” jelas Deevy.
Deevy pun menekankan bahwa Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKPJM) yang menjadi salah satu syarat administrasi, diterbitkan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
“Pimpinan OPD yang paling mengetahui apakah calon PPPK tersebut layak atau tidak. Jika ada kekeliruan dalam SKPJM, maka itu menjadi tanggung jawab pimpinan OPD,” tegas Deevy.
BKPP, lanjut Deevy, hanya bertindak sebagai Pansel yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PANRB.
“Integritas kami sebagai panitia sangat kami jaga. Karena itu kami sangat teliti dalam setiap tahapan seleksi,” tutup Deevy.
Diketahui, sebanyak 449 peserta akan mengikuti ujian PPPK tahap dua yang akan dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Manado.***
